GERIMIS memaksa Adi Putra berteduh di bawah atap sebuah ruko tua di Jalan Stadion, Ternate Tengah, Kota Ternate, pada Rabu sore, 17 Juni 2026. Dengan jaket ojek kusam, lelaki berusia 34 tahun itu duduk di atas sepeda motor sambil menatap jalan, berharap ada penumpang melambai.
Sebagai tukang ojek pangkalan, Adi tidak punya pilihan di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi Pertamax. Ia tetap membeli Pertamax, meski itu membuat penghasilannya yang sudah pas-pasan semakin tersesak.
Sebagai perantau asal Surabaya, Adi menggantungkan hidup sepenuhnya dari mengojek di Ternate. Penghasilan itulah ia membayar kontrakan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus mengirim ongkos buat anak dan istrinya.
Sebelum harga Pertamax naik, Adi biasanya mengisi penuh tangki motornya hanya Rp56 ribu. Dengan modal itu, ia bisa berkeliling kota, mengantar penumpang dari pagi hingga malam. Jika saat ramai, ia bisa membawa pulang Rp150 ribu hingga Rp200 ribu sehari.
Kini hitungan-hitungan itu berubah. Sejak PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.650 per liter–harga untuk beberapa wilayah, termasuk Maluku Utara–pada 10 Juni lalu, ongkos bekerja ikut membengkak. Pengeluaran bertambah, tetapi pendapatannya justru tak berubah, bahkan menurun.
“Kadang kalau kirim [uang kepada anak dan istri] Rp1 juta lebih. Tapi kalau sekarang kadang dapat rezeki kadang enggak. Mau bagaimana lagi, keadaan sudah begitu ya,” kata Adi.
Setiap kali ke SPBU, Adi harus menghitung ulang pengeluarannya. Sesekali dia membeli Pertamax eceran seharga Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per liter ketika tak sempat mengantre, meski harganya mahal.
Kondisi serupa dialami Zulfikar Soleman, 29 tahun, pengemudi ojek online di Ternate. Dalam sehari ia menghabiskan sekitar delapan liter bensin. Kenaikan harga Pertamax memaksanya mengurangi belanja rumah tangga. Jika dulu masih bisa membeli ikan, sayur, dan kebutuhan dapur, kini ia hanya membeli seperlunya.
Rustina Ishak, 42 tahun, koordinator Komunitas Ci Ojek Kota Ternate, mengaku kenaikan harga Pertamax langsung menggerus penghasilannya. Jika sebelumnya cukup mengeluarkan Rp20 ribu hingga Rp25 ribu untuk membeli bensin setiap hari, kini biaya itu hampir mencapai Rp50 ribu.
“Adoh pendapatan menurun sekali yang pasti. BBM naik ini karena doi yang torang dapa itu tong buka untuk BBM Rp50 ribu, belum yang lain seperti keperluan dapur. Jadi pendapatan anjlok,” jelas Tina, biasa disapa. “Sekarang cari Rp200 ribu [sehari saja] ngos-ngosan.”
Perempuan dua anak itu mengatakan, penumpang juga semakin berkurang karena banyak warga memilih berjalan kaki demi menghemat pengeluaran. Meski demikian, ia tetap menggunakan Pertamax karena Pertalite sulit diperoleh dan antreannya yang panjang.
Sebagai tulang punggung tambahan keluarga, Tina mengaku kini lebih mengutamakan kebutuhan makan ketimbang membeli bensin dalam jumlah banyak. Ia memilih mengisi BBM sedikit demi sedikit sesuai pendapatan saja.
Tina berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan harga BBM, karena setiap kenaikan selalu diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok yang paling dirasakan masyarakat kecil.
“Kalau boleh BBM jangan naik [lagi], karena akan semua barang juga naik. Kasian tong [masyarakat] kecil ini [yang paling berat],” tambahnya.
Sementara, bagi Hayatudin Ismail, pengemudi senior yang telah menarik ojek sejak 2006, persoalannya bukan hanya harga bensin. Kenaikan Pertamax ikut mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok, sementara pendapatan tetap berkisar Rp100 ribu sehari.
“Ini tong pe tarif ojek ini mesti kase naik lagi. Kalau bayar Rp10.000 mau beli tomat saja setengah mati,” kata pengemudi ojek pangkalan Sofifi berusia 54 tahun itu.
Menurut Hayatudin, pengeluaran rumah tangganya yang semula sekitar Rp200 ribu sehari kini hampir Rp400 ribu. Harga bawang, tomat, cabai, ikan, hingga kebutuhan dapur ikut terkerek.
“Pendapatan sebenarnya sama saja dengan sebelum BBM naik. Cuma BBM naik ini tarif [juga] harus naik. Kalau tarada, yah, torang setengah mati,” tuturnya.
Karena belum ada penyesuaian tarif ojek dari pemerintah daerah, para pengojek mulai menetapkan tarif sendiri. Ongkos perjalanan yang sebelumnya dikenai tarif Rp20 ribu kini menjadi Rp25 ribu, sedangkan Rp30 ribu naik jadi Rp35ribu.
Namun penyesuaian tarif itu tidak selalu diterima penumpang. “Saya bilang, kalau mahal lebih baik bajalang kaki sudah,” ujar Hayatudin.
Pengemudi lain di Ternate, Mohtar Hamid, memilih cara berbeda untuk bertahan. Ayah dua anak ini tak lagi berani mengisi penuh tangki motornya. Ia membeli bensin sedikit demi sedikit tergantung kemampuan yang ia peroleh hari itu.
Pilihan membeli Pertalite yang lebih murah sebenarnya tersedia. Namun di Ternate, akses BBM subsidi bukan perkara sederhana. Stok Pertalite hanya tersedia di SPBU Batu Anteru, di Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah.
Untuk mendapatkan minyak jenis ini, para pengendara harus bergelut dengan antrean panjang dan jam operasional terbatas. Tetapi jika membeli eceran, harga Pertalite menjadi Rp15 ribu per liter dari Rp10 ribu per liter.
Pengemudi ojek online seperti Fadli, 42 tahun, bisa kehabisan waktu untuk mengejar target mengantar paket jika ikut mengantre Pertalite di SPBU Batu Anteru. Tapi kenaikan harga Pertamax membuatnya beralih bahan bakar ke Pertalite.
Bagi Fadli, keputusan beralih ke Pertalite juga mempertaruhkan performa sepeda motor Honda Beat Pop miliknya. Terlebih, motor 100 cc tersebut telah digunakannya setiap hari untuk menempuh perjalanan puluhan ribu kilometer.
“Pasti tetap isi motor pakai Pertamax, kalau Pertalite kan kualitasnya tara sebagus Pertamax,” ujar Fadli saat mengantre Pertalite di SPBU Batu Anteru, 18 Juni 2026.
Dampak Beralih Bahan Bakar
Sebagian besar pengemudi ojek sebenarnya enggan meninggalkan Pertamax. Namun kenaikan harga memaksa mereka beralih ke Pertalite demi menekan biaya operasional. Ada pula yang bergantian mengisi Pertamax dan Pertalite, menyesuaikan kondisi keuangan serta sulitnya akses BBM subsidi.
Pilihan beralih menggunakan Pertalite bukan tanpa risiko. Andi Fadli, mekanik sepeda motor di Ternate, menjelaskan sebagian besar pengojek sejak awal menggunakan Pertamax. Sebab itu, tidak sedikit yang mengeluhkan performa motor berubah setelah mengganti jenis bahan bakar.
“Motor yang sudah lama gunakan Pertamax, tapi beralih [ke Pertalite] motornya kurang normal,” kata Andi. “Bahkan ada kasus ojol yang sebenarnya beralih ke Pertalite, motornya kurang normal. Tapi setelah dorang bawa ke bengkel dan kembali gunakan Pertamax motor kembali normal.”
Andi juga melihat perubahan kebiasan lain sejak beberapa waktu ketika Pertamax naik. Semakin banyak pengemudi membeli bensin eceran di pom mini. Sebagian dijual sesuai standar, tetapi ada pula yang diduga telah dicampur atau dioplos sehingga berisiko merusak mesin.
Bukan hanya bahan bakar yang berubah. Menurut Andi, banyak pengemudi mulai menunda servis berkala karena uang mereka lebih dulu habis membeli bensin. Padahal motor yang mereka pakai bekerja hampir sepanjang hari membutuhkan perawatan rutin.
“Resiko utama tidak servis secara rutin sesuai dengan biasanya yah tarikan motornya mulai tidak bagus. Apalagi ada alat yang rusak lalu tidak diganti, bisa jadi motor akan rusak total,” jelas Andi.
Pendapatan Stagnan, Biaya Hidup Meningkat
Kenaikan harga Pertamax tak hanya menaikkan biaya operasional pengemudi ojek, tetapi juga mempersempit ruang hidup mereka. Di saat pengeluaran bertambah, pendapatan justru cenderung stagnan, bahkan bisa menurun.
Raudha Hakim, pengamat transportasi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, mengatakan kondisi itu berpotensi mengganggu layanan transportasi roda dua yang selama ini menjadi andalan masyarakat.
“Di saat BBM naik, namun tarif tidak berubah, maka dampaknya akan sangat terasa bagi pengemudi ojek, dan mengakibatkan pendapatan [mereka] menurun,” jelas pengajar di Fakultas Teknik Unkhair itu.
Menurut Raudha, untuk menutup kenaikan biaya operasional, pengemudi kemungkinan harus menambah jam kerja dari sekitar delapan jam menjadi 10 hingga 12 jam sehari. Mereka juga berpotensi memperluas rute atau membatasi layanan ke wilayah tertentu agar tetap memperoleh penghasilan.
Di sisi lain, masyarakat cenderung mengurangi aktivitas dan biaya transportasi ketika harga-harga naik. Akibatnya, jumlah penumpang berpotensi menurun sehingga tekanan terhadap pengemudi semakin besar.
Raudha menilai pemerintah daerah perlu mengevaluasi tarif ojek dengan mempertimbangkan biaya operasional, daya beli masyarakat, jarak tempuh, serta karakteristik wilayah kepulauan di Maluku Utara.
“[Pemerintah harus] mencari solusi yang tepat dan saling menguntungkan [antara pengemudi dan penumpang],” jelasnya.
Nurdin I. Muhammad, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair, menilai kelompok pekerja informal seperti pengemudi ojek, nelayan, dan pedagang menjadi pihak yang paling rentan menghadapi kenaikan harga BBM. Pendapatan mereka tidak tetap, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat.
“Pendapatan mereka tidak berubah, sementara harga-harga di pasar terus naik. Dampaknya langsung terasa terhadap ekonomi keluarga,” ujar Nurdin.
Menurutnya, ketika biaya hidup meningkat, masyarakat secara rasional akan mengurangi konsumsi, termasuk membatasi perjalanan untuk menghemat ongkos transportasi. Dampaknya, jumlah penumpang ojek berpotensi menurun sehingga pendapatan pengemudi semakin tertekan.
Dalam kondisi seperti itu, daya beli masyarakat ikut melemah karena penghasilan tidak mampu mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok, kata Nurdin.
Nurdin menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya membiarkan mekanisme pasar bekerja. Ia menyarankan, pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang mampu meredam dampak kenaikan BBM, terutama bagi kelompok rentan.
Bentuknya, kata dia, bisa berupa subsidi yang lebih tepat sasaran, penguatan bantuan sosial, hingga mendorong kegiatan ekonomi produktif melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.
“Tujuannya agar masyarakat tetap memiliki daya beli dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pendapatan yang sedang tertekan,” ujarnya.
Namun hingga kini, ia belum melihat langkah mitigasi yang nyata dari pemerintah daerah. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah daerah memang ikut menyempit akibat pemotongan transfer ke daerah. Meski demikian, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan biaya hidup.
Ia juga menyoroti persoalan distribusi BBM subsidi yang masih menyisakan banyak masalah. Lemahnya pengawasan, menurutnya, membuka peluang penyalahgunaan Pertalite, baik di tingkat SPBU maupun penjualan kembali di tingkat eceran dengan harga lebih mahal.
“Pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum harus diperketat. Kalau ditemukan penyelewengan, harus ada sanksi yang tegas agar BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak,” jelas Nurdin.
Jaya Darmawan, peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai kenaikan harga Pertamax memperberat beban pengemudi ojek yang sejak awal berada dalam posisi rentan. Persoalan itu semakin terasa karena distribusi Pertalite di sejumlah daerah belum merata, sehingga banyak pengemudi terpaksa tetap menggunakan Pertamax meski lebih mahal.
Menurut Jaya, pengemudi ojek merupakan pekerja informal dengan perlindungan sosial yang minim dan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Berdasarkan riset Celios, banyak pengemudi bekerja hingga sekitar 12 jam sehari, tetapi penghasilannya masih berada di bawah upah minimum sehingga sebagian harus mencari pekerjaan tambahan.
“Kenaikan harga BBM secara langsung menekan pengeluaran mereka. Dampaknya bukan hanya pendapatan yang berkurang, tetapi juga kualitas hidup rumah tangga,” ujarnya.
Ia mengatakan, tekanan ekonomi membuat banyak pengemudi mulai mengurangi belanja rumah tangga, menunda servis kendaraan, hingga memangkas waktu istirahat agar bisa bekerja lebih lama. Jika kondisi itu terus berlangsung, maka berisiko merusak aset utama mereka, yakni sepeda motor, bahkan mendorong sebagian pengemudi berutang atau terjerat pinjaman online.
Karena itu, Jaya menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih menyeluruh daripada sekadar membahas tarif layanan transportasi daring. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat perlindungan pekerja informal melalui bantuan yang tepat sasaran, perbaikan skema kemitraan dengan perusahaan aplikasi, serta memastikan pengemudi memperoleh jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan.
“Pengemudi ojek adalah kelompok yang paling rentan ketika harga BBM naik. Tanpa intervensi pemerintah, mereka akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” katanya.
***
Bachtiar Maba, Ketua Komunitas Om Ojek Andalan Ternate, mengatakan para pengemudi sebenarnya tidak mempersoalkan kenaikan harga Pertamax selama pemerintah mampu menjamin ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat kecil. Persoalannya, menurut dia, Pertalite justru semakin sulit diperoleh di SPBU, sementara di banyak kios eceran bahan bahar itu mudah ditemukan dengan harga lebih mahal.
Menurut Bachtiar, setidaknya Pertalite bisa tersedia dan penyalurannya tepat sasaran. Ia heran mengapa Pertalite “di SPBU sering bilang kosong, tapi di kios-kios sepanjang jalan Pertalite ada semua.”
Sebagai pengemudi ojek, Bachtiar mengaku lebih sering membeli Pertamax karena tidak mungkin menghabiskan waktu berjam-jam mengantre Pertalite. Ia memperkirakan biaya operasional harian pengemudi kini hampir dua kali lipat dibanding sebelumnya.
Menurut Bachtiar, sebagian pengemudi memang mulai menaikkan ongkos secara mandiri. Namun, ia sering memilih tetap menerima berapapun tarif yang mampu dibayar penumpang.
“Tidak selamanya orang naik ojek ini uang banyak, kadang pas-pasan. Jadi saya tetap antar kasian. Karena kita sama-sama manusia perasaan. Sesulit apa pun saya kondisi saat ini tapi saya juga punya perasaan,” jelasnya.
Bachtiar berharap, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan laporan di atas meja, tetapi melihat langsung kondisi masyarakat yang bergantung pada sektor informal. Ia juga meminta pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat agar tidak terus bocor ke penjualan eceran.
“Jadi pemerintah tolonglah, kalau mau memutuskan sesuatu [kebijakan] terkait dengan kepentingan hajatan hidup orang banyak tolong dipikirkan. Jangan cuman hanya menteri-menteri dan staf saja, padahal di bawah ini masyarakat di bawah ini menjerit,” terangnya.
***
Sementara pemerintah belum mengumumkan kebijakan penyesuaian tarif ojek maupun langkah khusus untuk meredam dampak kenaikan Pertamax di Maluku Utara, para pengemudi hanya bisa bertahan dengan cara mereka sendiri.
Ada pengemudi yang memperpanjang jam kerja, mengurangi belanja rumah tangga, menunda servis motor, hingga membeli bensin sedikit demi sedikit.
Pengemudi ojek pangkalan seperti Adi di Ternate atau Hayatudin di Sofifi tetap bekerja seperti biasanya meski pendapatan tak menentu. Ojol perempuan seperti Rustina juga terpaksa bertaruh hidup di jalanan untuk kebutuhan hari-hari di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit.
M.Fadly, La Ode Zulmin di Ternate dan Apriyanto Latukau di Sofifi berkontribusi dalam liputan ini.