Kemarau panjang membuat warga Pulau Tidore yang hidup di dataran tinggi kesulitan mendapatkan air. Wilayah ini kelimpahan sumber air, tetapi akses, distribusi, infrastruktur, dan cadangan air tak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat. Pemerintah menanganinya dengan terbatas.
SITTI Hawa berhenti sejenak di tanjakan jalan. Di punggungnya, sebuah saloi–keranjang tradisional Maluku Utara, berisi dua jeriken air bersih. Satu jeriken lain ia tenteng di tangan kiri. Setelah menghela napas, ia melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Kelurahan Gurabunga, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Kamis, 13 Agustus 2026.
Hari itu, Sitti baru saja mengambil air bersih di kawasan Ake Goa, sumber mata air yang terletak di bawah lereng. Jaraknya sekitar 600 meter dari kampung. Untuk sampai ke sana, warga setempat harus berjalan dari permukiman, menuruni jalan setapak, lalu kembali sambil membawa air.
Sitti dan warga Gurabunga yang tinggal di kawasan pegunungan itu mulai rutin mengambil air bersih di Ake Goa sejak dua bulan terakhir akibat musim kemarau yang menyebabkan stok air hujan mereka mulai menipis.
“Dulu pake air ujang, tong tampung biking bak itu. Sekarang air bak so kurang kong terpaksa tong turun ambil di sini [Ake Goa],” kata Sitti kepada Bahalo Project sambil memperbaiki tali gendong Saloi.
Selama ini sebagian besar warga Gurabunga bergantung pada air hujan. Mereka biasanya menampung di bak-bak di rumah untuk keperluan memasak, minum, mandi dan mencuci. Ketika musim kemarau, air di bak terus menyusut.
Sebagian warga mesti membatasi penggunaan air hanya untuk keperluan minum dan memasak. Sementara untuk kebutuhan lainnya, mereka mencari air sendiri. Ake Goa menjadi salah satu tempat yang warga kunjungi setiap hari. Mata air itu tertampung dalam dua kolam kecil di balik rimbunnya pepohonan lereng.
Sejak pagi, warga datang membawa jeriken dan galon kosong. Mereka secara kolektif bergantian mengisi wadah itu, kemudian membawa pulang ke rumah.
“Orang banyak ini, tapi dong bolom kabawa. [biasanya banyak orang, tapi mereka belum turun ke bawah–ke lokasi mata air],” ujar Sitti.
Sebelumnya, setiap sore warga datang mencuci pakaian. Tapi aktivitas itu sudah dilarang. Menurut kepercayaan mereka, jika ada yang menginjak area hulu mata air, maka airnya tidak akan mengalir keluar.
“Kalau tong injang kadara, dia pe air tra malele. Tong jang biking kotor trada, [kalau kita injak di area hulu mata air, airnya tidak akan mengalir. Kita jangan membuat kotor, nanti tidak ada air lagi,” tambah Sitti.
Upaya menjaga mata air Ake Goa salah satunya karena debit airnya terbatas. Sementara, jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ake Mayora belum menyentuh kawasan Gurabunga. Alasannya daerah ini berada di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan air laut, medan sulit untuk pipa biasa.
Menurut Sitti, mereka sebenarnya mendapat bantuan suplai satu hingga tiga drum air berkapasitas 200 liter gratis dari tim tanggap darurat bentukan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Namun, bantuan itu tidak datang setiap hari karena harus bergilir antarkampung yang juga terdampak kemarau.
Bagi warga yang punya uang, mereka kerap memilih jalur pintas dengan membeli air di PDAM Ake Mayora seharga Rp250 ribu per truk tangki berkapasitas 3.000 liter. Sementara, mereka yang belum mendapatkan jatah bantuan dan tak punya uang, Ake Goa adalah satu-satunya tumpuan sumber air.
Sitti harus mengandalkan tenaganya sendiri untuk mencukupi kebutuhan air bersih di rumah. Suaminya, Mahmud Sabtu, 66 tahun, tidak bisa lagi bekerja berat karena sakit. Dua anaknya hanya bisa membantu jika ada waktu senggang di sela-sela pekerjaan mereka.
Dalam sehari, Sitti harus bolak-balik dari rumah ke Ake Goa mengangkut sembilan jeriken berkapasitas lima liter. Ia melakoni rutinitas ini dari fajar hingga menjelang magrib.
“Poha ka, tra poha ka, kong bawa ka atas, [sanggup atau tidak sanggup, air ini harus tetap dibawa ke atas–ke rumah],” jelas Sitti.
Pengalaman serupa dialami Asia, warga Gurabunga lainnya. Perempuan berusia 60 tahun itu mengatakan pengambilan air dari Ake Goa kini bisa menghabiskan waktu dari pagi hingga sore. Setelah satu kali membawa air pulang, warga harus kembali turun ketika persediaan di rumah mulai menipis.
“Dari pagi sampe sore. Tong isi gelon ini, habis taruh di rumah, turun lagi. Satu hari hitung su tra poha,” tambah Aisa.
Di rumah Aisa terdapat dua bak penampungan. Bak besar digunakan untuk menampung air hujan, sedangkan bak kecil digunakan ketika persediaan air hutan habis. Bantuan air sesekali yang sesekali datang juga tidak cukup untuk mengisi bak tersebut.
Beberapa hari sebelumnya, warga menerima bantuan satu drum kecil dan empat jeriken berkapasitas 25 liter. Air itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mencuci. Sejak kemarau, warga juga tidak lagi diperbolehkan mencuci pakaian.
“[Sekarang] so larang bacuci. Tra bisa lagi, bacuci di rumah,” kata Asia. Bagi Asia, kemarau panjang bukan hal baru.
Warga pernah menghadapi musim kering hingga enam bahkan sembilan bulan. Namun, menurutnya, kondisi sekarang berbeda karena air semakin sulit didapatkan.
“Dulu sampe sembilan bulan, tapi tra bagini. Dulu tong sampe tidur di air kali [Ake Goa].”
Mata Air Melimpah tapi Tak Sampai ke Rumah
Krisis air bersih tidak hanya dihadapi warga Gurabunga. Di Kelurahan Kalaodi bagian Timur Tidore, masalahnya sedikit berbeda. Wilayah ini sebenarnya memiliki banyak titik mata air, seperti Ake Ngaru, Ake Lola, Loku Cleng, Ake Dutu, Ake Sagu, Ake Nuja, hingga Air Popomdoe. Namun, proses distribusinya macet akibat masalah teknis.
Bijinan, 50 tahun, warga Kelurahan Kalaodi, mengatakan mereka sangat bergantung pada mata air Ake Ngaru. Pipa yang terpasang di hulu mengalirkan air dengan memanfaatkan kemiringan medan, tanpa bantuan mesin pompa penekan.
Sehingga saat kemarau dan konsumsi meningkat, distribusi air menjadi tidak merata. Warga di bagian bawah atau yang terdekat dengan jalur pipa sering kali menghabiskan pasokan, sehingga warga di area lain harus mengantre lama atau saling berebut.
“Warga pesan air dari bawa supaya tra mau baku rebe begitu. Satu ambe kamuka, yang lain tra dapa lagi to. Kalau satu belum dapa, dong minta di tetangga lain [Warga pesan air dari bawa–PDAM supaya tidak saling berebut air Ake Ngaru. Ketika satu warga mendapat aliran air duluan, warga lainnya tidak. Bagi warga yang belum dapat bagian, mereka akan minta di tetangga],” kata Bijinan.
Beberapa warga yang frustrasi akhirnya memilih memesan air dari PDAM Ake Mayora seharga Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per truk tangki.
Kondisi lebih buruk terjadi di lingkungan Dola dan Golili di Kalaodi. Mesin penyedot air di wilayah tersebut sudah lama rusak dan belum diperbaiki oleh Pemerintah Kota Tidore. Akibatnya, warga terpaksa berjalan kaki ke mata air hanya untuk mandi, mencuci, dan mengisi jeriken.
Sementara itu, di Kelurahan Topo, Kecamatan Tidore, warga sama sekali tidak memiliki mata air alternatif. Mereka murni hanya mengandalkan air hujan.
Ahmad Saleh, 45 tahun, warga Topo, menyebutkan bahwa jaringan pipa PDAM sebenarnya sempat terpasang di wilayah mereka, lengkap dengan empat bak penampungan pada 2017. Namun, proyek itu mangkrak setelah terjadi kebocoran masif pada pipa induk.
“Air PDAM masyarakat tra nikmati. Air bisa naik, habis pipa dia bocor semua,” ujar Ahmad.
Selama musim kemarau, Ahmad mengaku baru sekali menerima bantuan air tanggap darurat sebanyak tiga drum.
Pemerintah Berkejaran dengan Kemarau
Abubakar Nurdin, Direktur Perumda Ake Mayora Kota Tidore Kepulauan, membantah jika Pulau Tidore disebut mengalami krisis air bersih. Ia mengklaim ketersediaan air baku tanah di hulu masih sangat mencukupi. Persoalan yang ada menurutnya karena kendala teknis dan topografi dataran tinggi di tiga kecamatan.
Abubakar menjelaskan bahwa pemasangan jaringan perpipaan, pembuatan reservoir, hingga penyediaan mesin pompa berkapasitas besar di kawasan perbukitan membutuhkan biaya tinggi. Sementara, kemampuan anggaran daerah sangat terbatas.
“Anggaran pengairan tahun ini ada Rp20 miliar untuk di Oba Utara dari BPBPK (Badan Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan–di bawah naungan Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum). Di Pulau Tidore tahun ini belum ada. Namun, untuk pemeliharaan tahun ini, kami dapat penyertaan modal Rp2 miliar dari Pemda,” ujar Abubakar.
Ia memetakan beberapa wilayah di Kecamatan Tidore dan Tidore Utara yang memang belum terlayani jaringan PDAM secara optimal. Di antaranya adalah RT 7, 8, dan 9 Kelurahan Afa-afa, sebagian kecil Kelurahan Jaya, Kelurahan Folarora, Topo, dan Gurabunga. Khusus untuk Topo, kendala utamanya terletak pada kerusakan jaringan pipa induk dan lemahnya daya dorong mesin pompa.
Sedangkan untuk Gurbanga, Abubakar mengatakan bahwa mata air Ake Goa masih memerlukan kajian teknis mendalam guna mengetahui kapasitas debit air yang pasti sebelum diputuskan dikelola secara struktural.
Masalah serupa terjadi di Tidore Timur, tepatnya di Kelurahan Jiko Cobo dan Kalaodi. Karena pipa belum menjangkau kawasan ini, Perumda Ake Mayora mengandalkan sistem dropping air menggunakan truk tangki.
Abubakar mengatakan, ada dua skema yang mereka siapkan untuk menghadapi kemarau panjang. Pertama, menjaga debit air sumur PDAM agar tidak merosot. Ia mencontohkan sumur di Kelurahan Seli dengan debit lima liter per detik harus dipertahankan. Kedua, memantau dan menambal kebocoran pipa yang sering memicu pemborosan air.
Saat ini, Perumda Ake Mayora mencatat sekitar 8.726 sambungan rumah. Sebanyak seribu lebih berada di daratan Oba dan sekitar tujuh ribu lebih berada di Pulau Tidore.
“Untuk [kawasan] yang belum, nanti saya lihat dulu [datanya],” terang Abubakar.
Sepanjang tanggal 1 hingga 15 Agustus 2026, Perumda Ake Mayora mengklaim telah menyalurkan 141 ribu liter air bersih ke titik-titik krisis tersebut. Selain untuk kebutuhan domestik rumah tangga, perusahaan juga menyuplai 44 ribu liter air untuk sektor pertanian di Kelurahan Seli, serta 16 ribu liter untuk Gurabunga dan embung di Kalaodi.
Pasokan serupa dikirim ke Cobo Doe, Goto, Tugiha, dan Gamtufkange. Abubakar menegaskan, suplai air darurat untuk warga dan lahan pertanian akan berjalan selama musim kemarau. Namun, untuk solusi jangka panjang seperti membangun jaringan pipa baru, biayanya terlampau besar bagi kas daerah.
Sebab itu, Perumda Ake Mayora berencana mengajukan permohonan ke BPBPK. Dana itu nantinya digunakan untuk membeli pompa, pipa, mesin, serta menaikkan daya listrik di dua sumur bor utama.
“Tong [kami] akan lakukan upaya lobi anggaran dan kajian teknis agar supaya kawasan ketinggian seperti di Kalaodi, Gurabunga, dan kelurahan lainnya bisa dialiri [air] di tahun 2027 -2028,” ujar Abubakar.
Di tengah keterbatasan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan membentuk satuan tugas tanggap darurat bersama Perumda Ake Mayora, BPBPK Maluku Utara, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. Bantuan air dari satuan ini disalurkan tanpa pungutan.
Bantuan diberikan kepada rumah tangga, kelompok warga, hingga ke sektor pertanian. Namun distribusinya disebut belum menjangkau seluruh wilayah terdampak karena keterbatasan armada. Topo, Gurabunga, dan Kalaodi menjadi tiga wilayah yang paling terdampak.
BPBD mencatat, sepanjang 8 Juli hingga 9 Agustus 2026, sebanyak 304 ribu liter air telah disalurkan ke sejumlah kelurahan. Mereka juga membagikan 30 dari 50 tangki penampungan air yang disiapkan untuk menghadapi kemarau.
“Kondisi ini sampai Oktober. Kami minta masyarakat untuk salat Istisqa dan minta hujan. Debit air ini su mulai menurun. Satu hari bisa 10 kali ambil air di sumur,” kata Muhammad Abubakar, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan.
Kondisi itu terjadi ketika musim kering tahun ini semakin panjang. Fadlil Adzim, Ketua Tim Pengelola Data BMKG Kelas II Sultan Baabullah Ternate, mengatakan kondisi kekeringan tahun ini berkaitan dengan pengaruh El Nino.
Fenomena itu ditandai menghangatnya suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudera Pasifik tropis, yang dapat menggeser pembentukan awan dan mengurangi curah hujan di Indonesia.
“Prediksi kami, El Nino 2026 akan sampai akhir tahun. Dimulai dari bulan Juni, tapi pada Agustus ini mencapai sangat kuat,” kata Fadlil.
Menurut Fadlil, kerentanan Pulau Tidore tidak hanya berkaitan dengan minimnya hujan. Karakter pulau dan topografinya membuat wilayah-wilayah di dataran tinggi lebih cepat mengalami kesulitan air. Sebagian besar warga juga masih bergantung pada air hujan dan sumber-sumber air yang kapasitasnya terbatas.
“Kalau bisa pemerintahnya menyediakan embung untuk menampung air sebelum terjadi kemarau. Memang untuk kondisi saat ini kami serahkan ke Pemda, caranya seperti apa,” tambahnya.
Bukan Kekurangan Air, Melainkan Akses Terbatas
Krisis air di Tidore sebenarnya sudah dipetakan dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2023-2027. Dokumen tersebut menyatakan seluruh kecamatan di kota ini masuk dalam kategori zona bahaya kekeringan tingkat tinggi, dengan total luas wilayah terdampak mencapai 168,773,73 hektare.
Secara hidrologis, Pulau Tidore sebenarnya tidak kekurangan air baku tanah. Riset Yanti Budiyantini bersama timnya dalam jurnal Estimasi Daya Dukung Air di Pulau Tidore, Kota Tidore Kepulauan (2022) memperkirakan ketersediaan air mencapai 9,17 miliar liter per tahun. Sementara, total kebutuhan air penduduk pada 2020 diperkirakan sekitar 3,89 miliar liter dan diproyeksikan meningkat menjadi 8,21 miliar liter pada 2040.
Dengan perhitungan tersebut, cadangan air Pulau Tidore secara keseluruhan dinilai mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, angka itu tidak serta merta berarti air tersedia di setiap kampung dan dapat diakses dengan mudah.
Para peneliti memperkirakan kebutuhan air terus meningkat seiring kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Masalah utamanya, menurut para peneliti, adalah laju pertumbuhan penduduk yang memicu lonjakan konsumsi. Pada tahun 2020, mereka mencatat kebutuhan air harian warga Pulau Tidore mencapai 9,67 juta liter per hari atau sekitar 3,53 miliar liter per tahun.
Riset tersebut memproyeksi bahwa kebutuhan air domestik pada tahun 2040 akan melonjak menjadi 20,91 juta liter per hari atau sekitar 7,63 miliar liter pe tahun. Sementara itu, kebutuhan air untuk sektor non-domestik (seperti industri dan pertanian) diprediksi meningkat drastis hingga 1,58 juta liter per hari atau lebih dari 578,74 liter per tahun.
Angka-angka tersebut menggambarkan tekanan terhadap cadangan air di Pulau Tidore. Namun, proyeksi kebutuhan air itu tidak serta-merta menjawab apa yang terjadi ketika musim kering berlangsung lebih lama dari biasanya.
Much. Hidayah Marasabessy, Pengajar Klimatologi di Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun (Unkhair), menjelaskan ketersediaan air tanah di Pulau Tidore berkaitan dengan siklus hujan. Dalam keadaan normal, hujan yang turun secara berkala memungkinkan air meresap ke dalam tanah dan mengisi kembali cadangan air.
Dalam setahun curah hujan di Pulau Tidore dapat berkisar 60 milimeter hingga lebih dari 200 milimeter per bulan. Air hujan itu kemudian tersimpan dan dilepaskan secara bertahap melalui tanah maupun mata air.
“Anomali cuaca akibat El Nino membuat cuaca lebih kering yang memicu penurunan curah hujan. Ini bisa terjadi di Kelurahan Kalaodi, meski sebagai jalur keluarnya air dari lapisan akuifer di pulau tersebut. Tentu akan berimbas pada penurunan debitnya,” kata Hidayah.
Kondisi tangkapan air juga menentukan, kata Hidayah. Daerah aliran sungai dan tutupan vegetasi yang masih terjaga memiliki kemampuan lebih baik saat menyimpan air dibandingkan kawasan yang telah mengalami kerusakan.
Sebab itu, ia menilai penanganan kekeringan tidak bisa semata-mata bergantung pada pengiriman air ketika kemarau sudah berlangsung. Pemukiman di daerah dataran tinggi perlu memiliki kapasitas penyimpanan air sendiri, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.
“Bisa lakukan beberapa rekayasa teknis seperti pembangunan embung hingga dan instalasi pemanenan air hujan secara sederhana,” katanya.
Sarif Robo, Pengajar Hidrologi dan Irigasi Fakultas Pertanian Unkhair, menjelaskan persoalan air di Pulau Tidore juga berkaitan dengan karakteristik geologisnya sebagai pulau vulkanik. Air hujan yang jatuh tidak seluruhnya tersimpan di satu tempat. Air bergerak mengikuti lapisan tanah dan rekahan batuan, dengan kecepatan yang berbeda-beda.
Menurutnya, kawasan dataran tinggi Pulau Tidore menghadapi kerentanan berlapis. Sumber air di wilayah ini terbatas dan sangat bergantung pada hujan serta cadangan air tanah. Di sisi lain, air dari kawasan yang lebih rendah tidak mudah dipompa ke atas tanpa dukungan energi, pompa, reservoir, dan jaringan distribusi yang memadai.
“Jadi masalahnya bukan cuman kemarau panjang. Ada faktor karakter pulau, kondisi geologi, daerah resapan, kapasitas penyimpanan dan distribusi air yang bekerja bersama-sama,” kata Sarif.
Kekeringan menurut dia, tidak serta-merta menghilangkan air tahan. Prosesnya berlangsung perlahan. Ketika hujan berkurang, cadangan air yang tersedia terus digunakan, sementara pengisian kembali melalui proses infiltrasi semakin sedikit. Tanah menjadi lebih kering dan debit mata air dapat ikut menurun.
“Jadi untuk Pulau Tidore, prosesnya dapat dipahami dari berkurangnya hujan, menurunnya tampungan air, tanah yang semakin kering, berkurangnya infiltrasi, minimnya pengisian air tanah dan debit mata air bisa ikut tertekan,” jelasnya.
Dampaknya kemudian merembet ke sektor pertanian. Petani yang tidak memiliki sumber air cadangan harus menunda masa tanam atau mengurangi luas kebun. Jika kondisi itu berlangsung hingga musim tanam berikutnya, risiko yang dihadapi tidak lagi sebatas berkurangnya pendapatan petani.
“Kalau sampai mengganggu musim tanam berikutnya, barulah risikonya terhadap ketahanan pangan akan menjadi lebih serius,” tambahnya.[]