Beban ganda perempuan pedagang pasar di Ternate yang luput dari kebijakan

November 10, 2026
Mama Nia menanti pembeli di lapaknya di Pasar Higienis, Ternate, sebelum lorong pasar mulai ramai pada pagi hari, Senin (19/10/2026). Foto: Rian Hidayat/Bahalo Project.

Perempuan pedagang di pasar Ternate berjualan sekitar 12 jam sehari, lalu pulang mengurus rumah, di tengah harga pangan yang melonjak hampir tiga kali lipat. Pemerintah Kota Ternate mengakui belum punya program khusus untuk mereka.


TANGAN Mama Nia cekatan menata tomat di atas meja jualannya di Pasar Higienis Ternate, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate, pada Senin pagi, 19 Oktober 2026. Di antara lapak-lapak yang berjajar, perempuan 56 tahun itu merapikan dagangannya satu per satu sebelum pasar semakin ramai.

Matahari belum sepenuhnya terbit, saat sebagian warga masih terlelap dan lorong-lorong pasar masih tampak lengang. Namun, Nia sudah bersiap melayani pembeli yang datang mencari kebutuhan dapur.

Lapak Nia berukuran panjang sekitar tiga meter. Di atasnya tertata tomat, cabai, bawang merah, jeruk nipis, hingga beberapa ikat sayur yang terlihat mulai layu.

Mama Nia memilah dagangan yang akan dipajang dan menyisihkan sebagian yang mulai membusuk di lapaknya, Pasar Higienis, Ternate, Senin (19/10/2026). Foto: Rian Hidayat/Bahalo Project.

Semua komoditas itu ia beli dari pemasok atau agen di Ternate. Untuk sekali belanja, Nia biasanya merogoh kantong sekitar Rp500 ribu hingga Rp1 juta rupiah sebagai modal.

Kendati begitu, kata dia, besaran modal itu tidak selalu sebanding dengan keuntungan yang mereka raup, terlebih ketika harga dari pemasok terus melejit naik dan tak menentu.

“Apalagi sekarang kondisi ekonomi lagi sulit. Semua harga naik, dagangan ikut sepi,” kata Nia kepada Bahalo Project pada pertengahan Oktober lalu.

Ia mencontohkan harga cabai yang kini menembus sekitar Rp160 ribu per kilogram. “Itu harga dari agen, sedangkan kalau kami jual lagi kadang-kadang satu kilo saja sampai tiga atau empat hari baru terjual habis,” katanya. 

Kondisinya semakin berat ketika sebagian dagangan mulai membusuk. Nia memperlihatkan beberapa buah tomat dan jeruk yang tak lagi layak dijual. Semuanya sudah dipisahkan dari meja lapak. 

Jeruk dan sayuran yang tak layak jual di lapak Mama Nia. Dagangan membusuk kerap menggerus modal pedagang kecil, Senin (19/10/2026). Foto: Rian Hidayat/Bahalo Project.

Dalam situasi seperti itu, ia bilang, mengharapkan modal kembali saja sangat sulit.

Tekanan lain datang dari sisi pasokan. Cuaca buruk kerap menghambat distribusi bahan pangan dari daerah pemasok. Akibatnya, barang yang diterima Nia dari agen tidak selalu mencukupi kebutuhan lapaknya.

Nia kerap terjepit di antara dua kemungkinan. Saat barang melimpah, ada risiko dagangan tak terjual lalu membusuk. Sebaliknya, saat pasokan berkurang, ia kehilangan kesempatan memenuhi permintaan pembeli. 

Di tengah ketidakpastian itu, ia harus menjaga lapaknya tetap bertahan dengan modal dan keuntungan yang tak selalu bisa ditentukan.

“Beda dengan dulu, torang [kami] bajual satu hari bisa laku jutaan rupiah. Sekarang, kadang cuma seratus ribu,” tuturnya.

Nia bukan orang baru dalam urusan berdagang bahan pangan di pasar tradisional Kota Ternate. Sejak 2010, atau sudah 16 tahun, lapak kecil itu menjadi tumpuan kehidupannya.

“Dulu kan pasarnya pindah-pindah, jadi kita ikut pindah. Saya sudah dagang dari 2010 sampai sekarang,” ujarnya. 

Dari hasil berjualan sayur dan kebutuhan pangan lain, ia membesarkan anak-anaknya hingga menamatkan pendidikan. 

“Dari hasil bajual ini alhamdulillah saya pe anak-anak juga bisa kuliah sampai selesai.”

Nia memiliki tiga anak perempuan, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh harian di Ternate.

“Saya kan cuma tamat SMA, jadi tidak punya pilihan, selain berdagang, ya paling tidak rezeki itu ada,” katanya.

Beban ganda di balik lapak

Saban hari, Nia mulai bekerja sekitar pukul 05.40 WIT dan baru selesai pukul 18.00 WIT. Artinya, lebih dari 12 jam ia habiskan waktu di pasar. Jam kerja serupa juga dijalani banyak pedagang perempuan lain di Pasar Higienis.

Setiap hari mereka berhadapan dengan harga yang berubah-ubah dan modal yang terbatas, sambil tetap memastikan kebutuhan pembeli terpenuhi. 

Lapak-lapak di Pasar Higienis Ternate umumnya berukuran sekitar 3×2 meter dan beratap terpal. Sebagian besar pedagangnya perempuan, banyak di antaranya sudah berusia lanjut. 

Peran mereka sebagai penghubung rantai pangan dari pemasok ke masyarakat kerap luput dari perhatian pemerintah.

“Selama ini tidak ada bantuan modal dari pemerintah. Kami saja bangun atap lapak ini patungan. Selain itu kami juga bayar retribusi setiap hari Rp5.000, padahal di aturan sebenarnya Rp3.000,” ungkap Nia.

Di sisi lain, Nia harus pontang-panting membagi waktu antara berdagang dan mengurus rumah tangga. Ada tanggung jawab domestik yang tak bisa ia lepaskan.

“Sebelum ke pasar saya harus beres-beres dulu di rumah, memang dibantu anak-anak, tapi kita kan perempuan,” ujarnya. 

Bagi Nia, perubahan zaman telah mengubah peran perempuan dalam keluarga. Jika dahulu, urusan mencari nafkah lebih sering dilekatkan kepada laki-laki. Kini, perempuan ikut mengambil bagian besar dalam menopang ekonomi rumah tangga.

“Kalau dulu, namanya beban kerja itu ada di laki-laki, tapi sekarang berbeda. Perempuan justru lebih kerja keras,” ucapnya.

Kondisi serupa turut disuarakan Marta Idham, 60 tahun, salah satu pedagang di Pasar Tradisional Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan. Menurut Marta, peran pedagang sejatinya ikut membantu pemerintah menjaga pangan di tengah ketergantungan pasokan dari luar daerah.

“Walaupun kami juga beli di pemasok, tapi kami juga mengatur agar masyarakat dapat menjangkau harga. Misalnya tomat, bawang, rica (cabai), itu cuma lima ribu sudah dapat. Beda dengan di pemasok atau agen dorang (mereka),” katanya. 

“Jadi minimal harus ada perhatian juga,” lanjutnya.

Marta Idham berjaga di lapaknya yang dipenuhi tomat, cabai, dan bahan pangan segar lain di Pasar Bastiong, Ternate, Jumat (30/10/2026). Foto: Rian Hidayat/Bahalo Project.

Harga dan ketergantungan pangan

Ternate memang sangat bergantung pada pasokan pangan dari wilayah lain. Data Pemerintah Kota Ternate menunjukkan sekitar 80 persen stok pangan kota ini didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Rizal Marsaoly, Sekretaris Daerah Kota Ternate, mengakui keterbatasan lahan pertanian membuat kota tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. 

Dengan luas daratan sekitar 162,17 kilometer persegi dan jumlah penduduk berkisar 218 ribu jiwa, Ternate lebih banyak bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan ketimbang produksi pertanian. Akibatnya, ketersediaan bahan pangan di pasar lokal sangat ditentukan oleh lancar-tidaknya distribusi dari daerah produsen.

Seorang pedagang perempuan duduk bersama keranjang dagangannya di depan kapal penumpang di dermaga Bastiong, Kota Ternate, menunggu pembeli, Jumat (30/10/2026). Foto: Rian Hidayat/Bahalo Project.

Rizal menyebut, kondisi geografis juga menjadi alasan pemerintah memperluas kerja sama antardaerah, termasuk dengan Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur. 

“Kerja sama itu diarahkan untuk membuka jalur pasokan langsung, khususnya komoditas bawang, cabai, dan tomat, sekaligus mempertemukan pedagang Ternate dengan pelaku usaha di daerah penghasil melalui skema perdagangan langsung atau business to business (B2B),” kata Rizal dalam siaran pers yang dikutip Bahalo Project, awal September lalu.

Data Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia (BI) Maluku Utara hingga Oktober 2026 menunjukkan harga cabai merah di Ternate mencapai Rp161.500 per kilogram, meningkat dari Rp60.000 pada Desember 2025. 

Cabai rawit juga naik dari Rp90.750 menjadi Rp153.000 per kilogram. Sementara tomat meningkat dari Rp15.150 menjadi Rp24.650 per kilogram.

Fadil Muhammad, Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, dalam Forum Pedagang Peduli Inflasi TPID pada 29 Oktober 2026, menjelaskan kenaikan harga cabai berkaitan dengan berkurangnya produksi lokal dan gangguan pasokan dari daerah pemasok. BI pun mendorong diversifikasi sumber pasokan dari Jawa, Sulawesi Selatan, hingga Sumatera Utara.

Perempuan dan pilar ekonomi pasar

Perempuan memegang posisi penting dalam perdagangan pangan di Ternate. Ketua Forum Aksi Jaringan Perempuan (Fajaru) Maluku Utara, Hasmah Nento, menyebut sekitar 60 persen pelaku perdagangan pangan di pasar tradisional Ternate merupakan perempuan, mulai dari pedagang eceran, pengepul kecil, hingga pengelola usaha keluarga.

Mereka tak sekadar menjual bahan pangan kepada konsumen. Perempuan juga menjadi penghubung antara pemasok dan masyarakat, menjaga ketersediaan komoditas harian, serta menyerap naik-turunnya permintaan di pasar.

Namun, kontribusi sebesar itu belum diimbangi dengan perhatian yang sepadan. Menurut Hasmah, kebijakan pemerintah selama ini cenderung menempatkan pelaku ekonomi dalam kategori umum, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan perempuan pedagang.

“Pengakuan yang nyata, terukur, dan program khusus dari pemerintah Kota Ternate masih sangat minim,” ucap Hasmah kepada Bahalo Project, Rabu, 28 Oktober 2026.

Ia juga menyoroti kebijakan penertiban, relokasi, dan retribusi pasar yang dinilai kerap merugikan pedagang perempuan lokal. Padahal, bagi pedagang kecil, perubahan lokasi berjualan maupun tambahan biaya operasional dapat berpengaruh langsung terhadap pendapatan harian.

Di luar kebijakan pasar, perempuan pedagang juga menghadapi keterbatasan akses permodalan. Tidak sedikit yang kesulitan memperoleh pinjaman formal karena persyaratan administrasi, bunga, maupun kebutuhan jaminan. 

“Sebagian akhirnya bergantung pada pinjaman informal yang justru menggerus keuntungan usaha,” papar Hasmah.

Menanggung risiko dari hulu hingga pasar

Ketergantungan Ternate terhadap pasokan pangan dari luar daerah membuat pedagang kecil berada dalam posisi rentan. Ketika cuaca buruk menghambat pelayaran, pengiriman terlambat, atau biaya angkut meningkat, dampaknya langsung terasa di lapak-lapak pasar.

Hasmah mengatakan perempuan pedagang menjadi kelompok yang cepat merasakan tekanan tersebut. Stok barang menipis, sementara harga beli dari pemasok meningkat. Di sisi lain, mereka tidak selalu leluasa menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pembeli.

“Ketika barang datang terlambat atau biaya angkut naik, modal mereka bisa tertahan. Harga beli meningkat, tetapi tidak bisa langsung dinaikkan kepada pembeli,” kata Hasmah.

Ketidakpastian itu membuat pedagang harus berhitung lebih cermat setiap hari. Mereka tidak hanya memikirkan berapa banyak barang yang bisa dijual, tetapi juga apakah pasokan berikutnya akan tiba tepat waktu dan berapa harga yang harus dibayar.

Dampaknya bahkan menjalar hingga ke meja makan keluarga. Perempuan yang sehari-hari berdagang juga menjadi pengelola kebutuhan rumah tangga. Ketika harga pangan naik dan keuntungan usaha menyusut, mereka harus mengatur kembali uang belanja keluarga.

Hasmah menyebut sebagian perempuan terpaksa mengganti jenis bahan makanan, mengurangi porsi konsumsi, atau menunda kebutuhan rumah tangga lainnya agar usaha tetap berjalan dan keluarga tetap bisa makan. Beban itu menjadi berlapis karena perempuan harus bertahan dalam dua posisi sekaligus, yakni sebagai pelaku usaha yang menghadapi tekanan ekonomi dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab menjaga kebutuhan keluarga.

Hasmah juga menghubungkan tekanan pangan dengan kondisi lingkungan dan distribusi. Kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan, gangguan produksi, serta hambatan transportasi laut dinilai memperbesar risiko terhadap ketersediaan dan harga bahan pangan.

“Pekerjaan perempuan pedagang tidak berhenti ketika transaksi terakhir selesai. Setelah menghabiskan waktu di pasar sejak dini hari, sebagian dari mereka masih harus menjalankan pekerjaan domestik di rumah,” ujarnya.

Memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, hingga merawat anggota keluarga menjadi pekerjaan berikutnya. Waktu untuk beristirahat sering kali terbatas, sementara kesempatan mengikuti pelatihan atau mengembangkan usaha juga tidak mudah diperoleh.

Hasmah mengatakan beban tersebut banyak dialami perempuan yang menjual pisang, sayuran lokal, pandan, dan rempah-rempah. Mereka berangkat sebelum fajar, kemudian pulang pada siang, sore, bahkan malam hari.

Pedagang perempuan menyiapkan ikatan sayur di tepi jalan kawasan Pasar Bahari Berkesan, Ternate, sementara pedagang lain menata dagangan, Jumat (30/10/2026). Foto: Rian Hidayat/Bahalo Project.

Kelelahan bukan satu-satunya risiko. Ketika sakit, mereka bisa kehilangan penghasilan karena aktivitas perdagangan bergantung pada tenaga sendiri. Tidak semua memiliki perlindungan sosial yang menjamin kebutuhan ketika tidak mampu bekerja.

Kondisi pasar juga belum sepenuhnya mendukung aktivitas mereka. Hasmah menyoroti fasilitas yang belum memadai, seperti atap yang bocor, keterbatasan tempat penyimpanan bahan pangan, hingga persoalan keamanan bagi perempuan yang berangkat dan pulang ketika hari masih gelap.

Ketiadaan ruang laktasi dan tempat penitipan anak yang layak turut menjadi persoalan bagi pedagang yang harus membawa anak ke tempat kerja.

Di tengah berbagai keterbatasan itu, ruang bagi perempuan pedagang untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah juga dinilai belum memadai.

Hasmah mengatakan, dalam sejumlah pertemuan, suara pedagang kecil di lapangan belum banyak terakomodasi. Padahal, merekalah yang berhadapan langsung dengan perubahan harga, persoalan distribusi, dan kondisi fasilitas pasar setiap hari.

Karena itu, ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog yang melibatkan perempuan pedagang secara langsung, bukan hanya mengandalkan perwakilan atau tokoh tertentu.

Tak tersentuh kebijakan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate mengakui belum memiliki program khusus yang menyasar perempuan pedagang di Pasar Higienis Ternate.

Nursida, Kepala Disperindag Kota Ternate, mengatakan kebijakan pemerintah selama ini lebih diarahkan kepada perempuan yang berperan sebagai pemasok komoditas pangan, bukan secara khusus kepada perempuan yang menjalankan aktivitas perdagangan di pasar.

“Kalau untuk program yang menyasar pedagang perempuan di Pasar Higienis memang belum ada. Namun kami punya kebijakan lebih ke perempuan yang sebagai pemasok barang,” ujar Nursida.

Meski begitu, Disperindag berencana menata aktivitas perdagangan dengan menghadirkan Kios Pangan Aman di kawasan pasar. Program ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengantisipasi tekanan inflasi daerah. Kios tersebut nantinya menjadi tempat penampungan komoditas pangan yang didatangkan dari luar daerah sebelum dipasarkan kepada masyarakat.

“Jadi nanti barang yang kita datangkan dari luar itu ditampung di Kios Pangan Aman. Gunanya untuk mempermudah masyarakat menjangkau harga,” katanya.

Menurut Nursida, kios itu juga bagian dari upaya menata kembali kawasan pasar. Pedagang yang membawa komoditas pangan dari Bacan, Sofifi, Tidore, Jailolo, dan daerah lain akan diarahkan ke sana, sehingga pemerintah dapat memantau aktivitas mereka, menghubungkan pemasok dengan pembeli, sekaligus mengawasi transaksi.

“Kita bisa memantau mereka di kios pangan. Mereka nanti diarahkan di sana. Kita ingin mengembalikan penataan itu seperti sebelumnya,” kata Nursida.

Menata ulang rantai pasok

Fadli Ali Taslim, dosen Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, menilai persoalan perempuan pedagang tidak hanya soal keterbatasan modal, tetapi juga penjualan yang tidak stabil dan akses distribusi barang. Menurut dia, itu masalah klasik yang selama ini dihadapi pedagang kecil.

Persoalan-persoalan itu, menurut Fadli, perlu dipetakan melalui pengorganisasian kelompok pedagang agar bisa diperjualbelikan bersama.

“Misalnya, ketika kendalanya modal, itu harus diidentifikasi. Ada persoalan permodalan dan pinjaman yang perlu dicarikan solusinya,” ujar Taslim, Sabtu, 7 November 2026.

Dengan berorganisasi, kata dia, perempuan pedagang akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. “Solusinya, mereka harus mengorganisasi diri agar perjuangannya lebih kuat,” katanya.

Di sisi lain, Fadli menilai pemerintah tidak bisa menyerahkan keberlangsungan usaha pedagang sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Intervensi pemerintah diperlukan karena perempuan memegang peran penting dalam menopang perekonomian keluarga.

“Perempuan itu aktor penting dalam ekonomi keluarga. Kalau bangsa ini ingin kuat, rumah tangganya juga harus kuat,” ujarnya.

Ia mendorong DPRD, serikat pekerja, dan pemerintah memberi perhatian pada kondisi perempuan pedagang. Menurutnya, pemerintah perlu menelaah kembali rantai pasok pangan, mulai dari sumber produksi, jalur distribusi, hingga akses barang ke pasar, untuk mengetahui bagian mana yang perlu dibenahi agar distribusi berjalan lebih efisien.

Ia mencontohkan, sebagian pasokan barang ke Ternate masih bergantung dari Bitung, Sulawesi Utara. Padahal, ada daerah yang secara geografis lebih dekat dan berpotensi menjadi sumber pasokan, seperti Tidore Kepulauan dan Jailolo di Halmahera Barat.

“Jalur konsumsi dan jalur produksi harus dilihat. Kita perlu tahu pasokan Ternate berasal dari mana, kemudian bagaimana jalur distribusinya,” jelasnya.

Menurut dia, pemerintah selama ini belum serius memetakan sumber produksi dan jalur distribusi secara menyeluruh. "Akibatnya, upaya mencari solusi atas masalah pasokan dan distribusi barang masih lemah," pungkasnya.

Menghidupkan kembali pangan lokal

Di tengah ketergantungan pasokan dari luar daerah, perempuan juga dinilai punya potensi besar untuk memperkuat kemandirian pangan Ternate.

Pengetahuan mereka mengenai bahan pangan lokal, mulai dari sagu, singkong, pisang, umbi-umbian, sayuran, hingga hasil perikanan, dapat menjadi modal untuk membangun sumber pasokan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Hasmah menilai perempuan tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai pedagang atau konsumen. Mereka juga dapat menjadi penggerak produksi, pengolahan, dan pemasaran pangan lokal.

Dukungan berupa pelatihan pengolahan hasil pertanian, pengemasan, akses permodalan, serta jaringan pemasaran yang lebih luas dapat meningkatkan nilai jual komoditas lokal. 

Produk pangan yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah berpeluang diolah menjadi bahan pangan yang lebih tahan lama dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Ia juga mendorong pengembangan kebun pangan yang tahan terhadap kekeringan, termasuk tanaman sagu, singkong, pisang, dan berbagai jenis umbi. Jaringan solidaritas pangan antar desa juga dinilai penting agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga ketika salah satu wilayah mengalami gangguan produksi.

Hasmah turut menyinggung potensi lahan perhutanan sosial seluas 1.400 hektare di Ternate. Menurut dia, lahan tersebut perlu dikelola secara nyata sebagai sumber pangan sekaligus ruang untuk menjaga kelestarian hutan, dengan melibatkan perempuan setempat.

Bagi Fajaru Malut, penguatan peran perempuan perlu diterjemahkan melalui kebijakan yang konkret. Mulai dari akses modal dengan persyaratan terjangkau, perbaikan fasilitas pasar, dukungan transportasi distribusi, hingga jaminan kesehatan dan perlindungan sosial bagi pedagang kecil.

Lapak-lapak pedagang bahan pangan berjajar di kawasan Pelabuhan Bastiong, Ternate Selatan, menjelang petang, dengan speedboat bersandar di dekatnya, Jumat (30/10/2026). Foto: Rian Hidayat/Bahalo Project.

***

Bagi Nia, menjaga ketersediaan pangan mungkin tak pernah hadir dalam istilah kebijakan atau agenda ketahanan pangan. Setiap pagi, yang ia pikirkan hanyalah bagaimana dagangannya laku, modal kembali, dan kebutuhan rumah tangga terpenuhi.

Namun, dari lapak sederhana seperti miliknya, denyut perdagangan Ternate terus bergerak. Ada perempuan yang bangun sebelum matahari terbit, mengangkut barang, menata dagangan, melayani pembeli, lalu pulang untuk kembali mengurus keluarga.

Pasar bukan sekadar tempat jual-beli. Bagi Hasmah, pasar adalah urat nadi kehidupan masyarakat pulau, dan perempuan adalah salah satu kekuatan yang menjaga denyutnya.

“Jaga hutan, jaga laut, jaga pangan, maka pulau ini pun akan terjaga,” ujar Hasmah.[]


Editor: Rabul Sawal