Karhutla Kepung Maluku Utara, Habitat Satwa dan Ruang Hidup Warga Terancam

October 31, 2026
Kebakaran hutan di Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, meluas ke areal perkebunan warga telaga biru. Meski upaya pemadaman dilakukan warga, api tetap meluas, dan membakar habis tanaman milik warga. Dok Warga.

Pada Juni, satelit hanya merekam 52 titik panas kebakaran di Maluku Utara. Empat bulan kemudian, angkanya melonjak menjadi 3.696 sepanjang Oktober 2026. Api membakar kebun sagu, tempat pembuangan sampah, hingga taman nasional, dari Morotai di utara sampai Taliabu di selatan.


ASAP mengepul di jalanan Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu sore 7 Oktober 2026. Bau plastik terbakar menyengat sepanjang jalan, lebih dari satu kilometer dari titik api di tempat pembuangan akhir (TPA) Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome.

Angin membawa asap itu ke kawasan konservasi Pulo Tareba dan kelurahan lain di Ternate Barat, hingga Kelurahan Kulaba. Kebakaran bermula pada Sabtu, 3 Oktober sekitar pukul 13.00 WIT. Api diduga muncul dari sebuah gubuk kosong di area TPA, lalu menjalar ke zona aktif karena angin kencang dan sampah kering. TPA itu luasnya sekitar 31 hektare. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan area terdampak sekitar 11 hektare.

Lima hari berselang, api belum juga padam dan merembet ke Sulamadaha serta jalan menuju wisata Jikomalamo. Pemerintah Kota Ternate menetapkan status tanggap darurat karhutla untuk 13-16 Oktober, dan diperpanjang lagi 17-23 Oktober.

Hari pertama kebakaran TPA Buku Deru-deru, Takome, Ternate Barat, Sabtu, 3 Oktober 2026. Foto: La Ode Zulmin for Bahalo Project.

Sehari sebelumnya, pada Jumat, 2 Oktober, api melahap sekitar 20 hektare hutan dan kebun warga di kawasan Taman Love, Kelurahan Moya. Api muncul dari kebun warga dan terus meluas hingga Sabtu sore. Hingga pertengahan Oktober ini, asap masih menyelimuti Ternate dan Halmahera.

Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan asap akan bertahan beberapa hari, berasal dari kebakaran di Halmahera dan Ternate, serta kiriman dari Papua dan Maluku.

Dari Morotai hingga Taliabu

Ternate hanyalah satu titik. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga melanda Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu. Api membakar hutan lindung dan kebun warga, lalu merembet ke permukiman dan TPA.

Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan memperlihatkan sebaran titik panas dari citra satelit NOAA-20 untuk Maret hingga 31 Oktober dengan tingkat kepercayaan sedang dan tinggi. Titik panas kebakaran naik dari 52 pada Juni menjadi 881 pada Agustus dan 3.113 pada September, sekitar 60 kali lipat.

Sepanjang Oktober ini, tercatat 3.696 titik, melampaui September, dengan rata-rata 119 titik per hari. Hujan sempat menekan angka itu menjadi paling banyak 63 titik per hari pada 12-19 Oktober, bahkan tidak ada satu titik pun yang terekam pada 13 Oktober.

Namun titik panas naik lagi menjadi 70 pada 20 Oktober dan melonjak ke 202 pada 21 Oktober, lalu 35 pada 22 Oktober, 67 pada 23 Oktober, 58 pada 24 Oktober, dan 53 pada 25 Oktober. Pada 20-31 Oktober, titik panas terbanyak berada di Kecamatan Wasile Utara, Halmahera Timur, dan Taliabu Barat Laut, Pulau Taliabu.

Angka itu sudah dikurangi titik panas dari sumber panas tetap, yaitu lokasi yang memunculkan titik panas setiap bulan sejak Maret, baik saat kemarau atau tidak. Lokasinya cocok dengan kawasan industri nikel di Lelilef, Weda Tengah, dan Kawasi, Pulau Obi, serta Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.

Tanpa pemisahan ini, kenaikan kebakaran sejak Juni tampak jauh lebih landai. Titik panas adalah anomali suhu permukaan yang terekam satelit, bukan jumlah kebakaran; satu kebakaran bisa terekam sebagai banyak titik.

Di Morotai, kebakaran bermula sejak Agustus di Kecamatan Morotai Selatan lalu meluas ke Morotai Selatan Barat, menyasar hutan dan kebun warga. Di Pulau Taliabu, Pemerintah Kabupaten menyebut kebakaran di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, sebagai yang terbesar di Maluku Utara tahun ini.

Tercatat sekitar 132,5 hektare lahan terbakar dan 8.381 pohon cengkih milik warga Taliabu terdampak, sehingga status tanggap darurat ditetapkan pada 9 Oktober. Pada 16 Oktober, Pemkab Pulau Taliabu menurunkan status tanggap darurat menjadi masa transisi menuju pemulihan.

Yosar Kardiat, Sekretaris Daerah setempat menyebut tidak ada lagi bara di seluruh titik kebakaran.  Empat hari kemudian, api muncul lagi. Kebakaran di Telaga Biru, Desa Lede, merambat di jurang ke arah Desa Balohang, sementara api di Pasir Putih, Desa Salati, masuk ke kebun produktif warga. Sebanyak 37 personel gabungan dan warga dikerahkan bergiliran di dua posko.

Kebun Cengkeh Warga Desa Lede, Pulau Taliabu, yang terdampak Karhutla. Puluhan pohon cengkeh ludes dan hanya tersisa batangnya. Dok. Warga.

Halmahera Utara menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara mencatat 62 kejadian karhutla di 17 kecamatan dan 62 desa di kabupaten ini sepanjang Juli-September, dengan luas terdampak 285,75 hektare.

Api bahkan melahap kebun sagu, sumber pangan utama warga. Lewi Persaji, 65 tahun, Kepala Adat Leleseng Kecamatan Kao Barat, tak menyangka hutan sagu di desanya habis terbakar. Api berkobar tiga hari, 13-16 September, menghanguskan sekitar 100 hektare hutan sagu, juga kebun kelapa dan pala warga.

Hutan sagu yang terbakar di Desa Leleseng, Kecamatan Kao Barat, Halmahera Utara. Foto: Apdoni Tukang/LPM Aspirasi.

“Kebakaran ini dampaknya ke torang besar sekali. Karena pangan sagu yang jadi tong [kami] punya sumber penghidupan sehari-hari ludes. Torang so tara bisa bahalo sagu untuk makan,” kata Lewi kepada Bahalo Project 14 Oktober lalu. 

Api bermula di wilayah Kokorong, Desa Leleseng, pada 13 September. Sehari kemudian, api melebar ke wilayah Oleng, kebun warga lain, dan Desa Gayok. 

Lewi bilang, ini kemarau dan kebakaran terbesar sepanjang hidupnya. Pada 1990-an, kemarau pernah melanda Leleseng sekitar sembilan bulan, tetapi api tak pernah seluas dua bulan terakhir.

“Ini musim kemarau paling ekstrim, dan kebakaran terbesar. Dulu pernah panas sembilan bulan,  tapi tra sama dengan sekarang. Sekarang lima bulan saja tanaman mati dan kebakaran meluas,” tuturnya. 

Warga memadamkan api secara mandiri, dengan alat seadanya dan air yang terbatas. Di Halmahera Utara, api belum berhenti. Pada Rabu siang, 21 Oktober, kebakaran melanda hutan Gunung Tarakani, Desa Seki, Kecamatan Galela, dan merembet ke kebun warga di kaki gunung.

Menurut warga setempat, api muncul pada siang hari sekitar 12.00-13.00 WIT. Api dikhawatirkan mengancam permukiman, sementara warga memadamkannya dengan peralatan seadanya.

Kebakaran hebat melanda kawasan Gunung Tarakani di Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Rabu (21/10/2026) siang. Dok. Warga.

Sebulan dalam kepungan asap

Di Halmahera Timur, api menjalan di Kecamatan Wasile Selatan, Wasile Tengah, Wasile Utara, Maba Utara, Maba Tengah, Maba Selatan, dan Kota Maba selama dua hingga tiga bulan terakhir. Api juga masuk ke Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL).

Data SiPongi menempatkan Halmahera Timur sebagai pusat titik panas di Maluku Utara: 1.596 titik pada September dan 1.516 titik pada Oktober. BPBD Halmahera Timur, dari pantauan satelit, mencatat 1.399 titik panas di kabupaten itu.

Darso Gajal, Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Timur, pada 14 Oktober menyebut hampir semua titik panas sudah padam setelah hujan beberapa hari. Namun, satelit kembali merekam 117 titik di Kecamatan Wasile Utara dan 64 titik di Kecamatan Maba Utara pada 20-31 Oktober.

Said Marsaoly, pegiat Salawaku Institute, mengatakan kebakaran berlangsung sejak 6-20 September dan di beberapa tempat berlanjut hingga akhir Oktober, terutama di Buli dan Maba.

“Kami terlibat dalam pemadaman api. Ada sekitar 255 titik api, sudah termasuk sumber api yang mula-mula muncul dan titik-titik yang setelah api padam masih awet. Kebakaran hutan ini masuk hingga ke kawasan Gunung Wato-Wato,” ujarnya kepada Bahalo, awal Oktober lalu. 

Kebun nanas, cengkih, dan pala warga di Buli ludes. “Dampak kebakaran ini bukan hanya ke hutan primer tapi sampai ke kebun warga. Tong [kami] belum hitung berapa kebun warga yang terdampak, tapi ada dan berdampak signifikan terutama mama-mama yang setiap hari jualan nanas,” tutur Said. 

Kebakaran juga merusak habitat burung dan babi hutan, serta mengancam mata air Desa Teluk Buli dan Buli Karya. 

Salah satu warga Teluk Buli saat memadamkan Karhutla di kawasan Gunung Wato-Wato, Halmahera Timur. Foto: Ul/Salawaku Institute.

”Dua wilayah itu termasuk rawan longsor dan kekeringan. Karena itu jika musim kemarau berlangsung lama dengan banyak pohon besar yang tumbang karena  terbakar, vegetasi hutan kawasan itu akan rusak, hingga berdampak langsung terhadap sumber mata air warga.”

Selama sebulan sejak September, warga Buli dan Maba hidup dalam kepungan asap. Banyak yang terserang flu dan batuk.  Pemadaman, kata Said, kebanyakan dilakukan warga dengan perlengkapan terbatas. Titik di pinggir jalan raya mudah dijangkau, tetapi api di hutan Wato-Wato sulit dipadamkan.

Menurutnya, pemerintah daerah tak berdaya karena alat terbatas dan lokasi api sulit dijangkau mobil pemadam.

“Peralatan kebakaran sangat terbatas, bahkan Dinas Bencana mengaku tidak ada anggaran. Sejauh ini langkah Pemda tidak signifikan menangani karhutla. Bahkan mengenai kabut asap ini Pemda hanya bikin edaran untuk libur sekolah, belum tampak ada agenda serius menangani sumber asap. Anak-anak muda yang justru berinisiatif bagi-bagi masker ke pengguna jalan,” katanya.

Ia berharap ada rencana pemulihan pascakebakaran, terutama di lahan bekas terbakar yang hanya sekitar 22 meter dari sumber air Desa Teluk Buli.

Api di rumah Paok halmahera

Di TNAL, kebakaran belum tertangani maksimal hingga awal Oktober. Taman nasional seluas 167.319 hektare ini rumah bagi banyak satwa endemik Halmahera yang dilindungi dan terancam punah. Kawasannya terbagi dua blok: Aketajawe di Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, dan sebagian Halmahera Timur, serta Lolobata di Halmahera Timur.

Api melanda sejak awal September dan baru mereda setelah hujan turun pada Senin, 5 Oktober lalu. Meski begitu, sisa bara belum sepenuhnya padam.

Api menjalar di lantai hutan Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Balai TNAL mencatat sekitar 75 hektare terbakar di Resor Akejira dan Akejawi sepanjang September 2026. Foto: Petugas TNAL.

“Sampai saat ini kami terus melakukan pemadaman dan pemantauan di sekitar lokasi karhutla TNAL. Sebab masih terdapat titik api yang jumlahnya belum dapat disebutkan secara pasti,” ujar Budhi Chandra, Kepala Balai TNAL.

Laporan balai mencatat kebakaran di dua lokasi: Resor Akejira dan Resor Akejawi. Di Akejira, api masuk sekitar 50 meter ke dalam kawasan di sekitar Sungai Woebulen, lalu mati di tepi sungai, menyisakan batang kayu kering yang membara. 

Di Akejawi, titik api dan bara masih ditemukan, dipengaruhi angin. “Sampai saat ini semua titik api belum 100 persen padam,” kata Budhi.

Sepanjang September, luas kebakaran di Akejira sekitar 20 hektare. Di Akejawi, sekitar 20 hektare di Camp Dagahuli dan 35 hektare di jalur setapak. Baru sekitar 40 hektare yang berhasil dipadamkan. Budi menegaskan angka itu belum final, karena pemetaan belum memisahkan area terbakar di dalam dan di luar batas taman nasional.

Di Akejira, api bermula dari kebun warga di area penggunaan lain (APL) di Desa Woekob dan Lukolamo, lalu meluas ke area taman nasional. Kebakaran ini terdeteksi Sipongi pada 23 September. Di Akejawi, api bermula dari sekitar kebun warga dan sejak sekitar 20 September menjalar ke arah gunung tempat pengamatan Paok halmahera (Pitta maxima). Titik ini tak terdeteksi SiPongi, tetapi ditemukan petugas lapangan.

“Karena itu kami belum menarik kesimpulan mengenai adanya pola tertentu mengenai penyebab karhutla ini, sebelum seluruh data dan informasi lapangan dianalisis lebih lanjut,” jelasnya.

Dugaan sementara, terutama di Akejawi, adalah cuaca terik, angin kencang, dan pembukaan kebun dengan cara membakar. Budhi menekankan itu belum kesimpulan. Petugas memadamkan api dengan jet shooter dan mesin alkon, mengambil air dari Sungai Ake Totango dan Ake Dagahuli.

Di Akejira, mereka dibantu perusahaan dan warga. Kendalanya, sarana terbatas, medan sulit, air langkah, dan angin yang membuat bara bisa menyala lagi.

Petugas memadamkan sisa api pada malam hari dengan pompa punggung di kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Keterbatasan air dan medan yang sulit membuat bara mudah menyala kembali. Foto: Petugas TNAL.

“Di Akejira, beberapa anak sungai di kawasan karst dilaporkan sudah kering. Sementara di Akejawi terdapat lokasi yang tidak terjangkau sumber air sehingga penanganannya membutuhkan upaya dan peralatan tambahan,” tuturnya.

Balai menurunkan sembilan petugas di Akejira dan dua tim berjumlah 14 orang di Akejawi. Dampak terhadap satwa belum dipetakan. Api telah menyebar ke sekitar lokasi pengamatan Paok halmahera, menjalar di sepanjang jalan setapak hingga sekitar kandang pelepasliaran dan kawasan wisata Pohon Jodoh.

“Kami belum dapat memastikan tingkat kerusakan habitat maupun dampak ekologis terhadap populasi paok halmahera. Karena itu, pemantauan kondisi habitat dan satwa akan menjadi bagian penting dari kegiatan pascakebakaran untuk mengetahui kondisi vegetasi, sumber pakan, dan penggunaan ruang oleh satwa,” ujar Budhi.

Belum ada data resmi soal satwa mati atau terluka, maupun dampak kebakaran terhadap sumber air. Balai belum punya kajian yang bisa menjadi dasar kesimpulan. Kebakaran di sekitar TNAL terjadi di bentang yang berdekatan dengan konsesi tambang nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Balai menyebut sedang memverifikasi peralatan yang ditemukan di lokasi kebakaran.

“Kami masih perlu melakukan verifikasi terhadap jenis peralatan, lokasi penemuan, serta keterkaitannya dengan kejadian kebakaran sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut.”

Budhi mengakui ada informasi dugaan soal aktivitas pembukaan ruang di kawasan yang menjadi perhatian petugas, tetapi balai belum dapat menyimpulkan hubungannya dengan kebakaran.

“Apabila nantinya terdapat indikasi pelanggaran, hal tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Balai berjanji berpatroli rutin agar lahan bekas terbakar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, lalu menilai kerusakan vegetasi, kemampuan regenerasi alami, dan kebutuhan intervensi. 

“Perlindungan habitat satwa, termasuk paok halmahera, akan menjadi bagian dari pemantauan pasca kebakaran,” kata Budhi.

Kebakaran di aera Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Foto: Petugas TNAL.

Benny Aladin Siregar, Koordinator Burung Indonesia Wilayah Kepulauan Maluku, mengatakan paok halmahera paling terdampak karena hidup di lantai hutan, lapisan yang biasanya habis dilalap api. 

“Karena itu bisa jadi habitat akan hilang sementara waktu dan membuat burung tersebut pergi ke area yang tidak terbakar dan akan kembali saat vegetasi bawah pulih,” jelasnya.

Satwa lambat seperti ular, kadal, dan serangga paling rentan. Kebakaran besar bisa menghapus satu populasi lokal, dan pemangsa mereka ikut kehilangan pakan meski api sudah padam. Bagi satwa yang berpindah, risikonya adalah kekurangan pakan dan persaingan ruang dengan sesama jenis.

“Selain kehilangan habitat pasca kebakaran, hal yang paling besar dampaknya adalah ketersediaan pakan bisa jadi sangat berkurang drastis, kemudian habitat untuk tempat tinggal,” katanya.

Benny belum bisa memperkirakan dampaknya karena luas area terbakar di TNAL belum diketahui. Menurutnya, luasan itulah indikator yang harus dipantau. Jika kebakaran berulang sebelum vegetasi sempat pulih, kualitas habitat dan keanekaragaman hayatinya akan merosot. Risiko lain: lahan kritis bekas terbakar diambil alih untuk kebun.

“TNAL perlu melakukan mitigasi kebakaran hutan di masa yang akan datang, misalnya memperkuat mitra masyarakat (Masyarakat Peduli Api) di daerah-daerah yang punya potensi kebakaran tinggi saat musim kemarau,” katanya.

Status Darurat dan Hujan Buatan

Data BPBD Maluku Utara mencatat 178 kejadian karhutla di sembilan kabupaten/kota sepanjang Juli-September, dan 38 kejadian lagi di delapan kabupaten/kota pada 1-23 Oktober, menurut laporan perkembangan karhutla BPBD per 23 Oktober yang diterima Bahalo.

Enam kabupaten/kota sudah menetapkan status siaga atau tanggap darurat: Halmahera Tengah dan Halmahera Utara sejak awal Agustus, Pulau Morotai dan Halmahera Barat pada pertengahan hingga akhir Agustus, lalu Kota Ternate dan Pulau Taliabu pada awal OKtober.

Halmahera Timur, kabupaten dengan titik panas terbanyak, tidak ada dalam daftar keputusan yang dilaporkan BPBD provinsi. Masa tanggap darurat di Kota Ternate dan Pulau Taliabu sendiri berakhir pada pertengahan Oktober.

“Sebagian wilayah terdampak telah dapat dikendalikan dan api berhasil dipadamkan, tetapi potensi kebakaran masih tinggi,” kata Fehby Alting, Kepala BPBD Maluku Utara.

Kendala utama BPBD, kata Fehby, meliputi keterbatasan sumber air, angin kencang, minimnya mobil tangki dan pompa alkon, serta lokasi api di pegunungan dan lereng terjal yang sulit dijangkau. Untuk lokasi seperti itu, BPBD merekomendasikan pemadaman dari udara dengan water bombing.

Tim gabungan saat berupaya memadamkan kebakaran TPA Buku Deru-deru, Kelurahan Takome, Ternate Berat, di hari kelima penanganan tanggap darurat, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Foto: La Ode Zulmin for Bahalo Project.

Sejauh ini, upaya dari udara baru berupa operasi modifikasi cuaca (OMC) BNPB: 10 sorti penerbangan dengan 10 ton garam (NaCl) pada 5-12 September, dan 4 sorti dengan 4 ton pada 17-19 Oktober.

Hujan terpantau di sejumlah wilayah sasaran selama operasi kedua, tetapi BPBD menyatakan belum bisa menyimpulkan bahwa OMC menurunkan kebakaran tanpa evaluasi teknis.

“Data Oktober merupakan snapshot tersendiri dan perlu direkonsiliasi sebelum dibandingkan atau digabungkan dengan data periode sebelumnya. Penanganan perlu memadukan validasi data, operasi berbasis risiko, kesiapan logistik dan personel, patroli serta edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi teknis OMC,” kata Fehby.

Pahlawan Sekaligus Korban

Herman Oesman, dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, mengamati bahwa tanda bahaya sebenarnya sudah terlihat sejak Juni, ketika titik panas mulai naik. Namun, menurut dia, pemerintah daerah tidak cukup sigap dan tidak bekerja sama untuk mencegah api meluas.

Ia menyebut sejumlah penyebab, mulai dari armada pemadam sedikit, wilayah luas dan sulit dijangkau, anggaran terbatas, koordinasi antarinstansi lemah, serta pengawasan izin pemanfaatan lahan yang longgar.

“Sinyal ada, tetapi kemampuan, kesigapan, dan kerja sama belum berfungsi sebagai satu kesatuan,” kata Herman kepada Bahalo.  Herman juga menyinggung edaran libur sekolah yang dikritik warga Buli.

“Tindakan seperti edaran libur sekolah mudah diterapkan, tercatat sebagai kinerja, namun tidak menyentuh akar masalah,” katanya.

Bagi Herman, warga yang memadamkan api dengan peralatan seadanya seperti terjadi di beberapa tempat menunjukkan solidaritas warga yang kuat, tetapi juga menunjukkan bahwa negara gagal menyediakan alat dan personel di wilayah pinggiran.

“Warga menjadi pahlawan sekaligus korban–kebersamaan mereka menyelamatkan nyawa, namun situasi ini menegaskan bahwa perlindungan dasar warga Halmahera Utara dan Taliabu belum dipenuhi secara adil dan merata oleh negara,” jelasnya.

Kebakaran juga meninggalkan dampak jangka panjang. Hutan sagu di Leleseng dan kebun nanas di Buli adalah sumber pangan dan penghasilan warga.

Menurut Herman, ketika semua itu hilang, warga terpaksa bergantung pada pasar, dan pengetahuan turun-temurun soal mengelola alam ikut memudar.

“Kerusakan ini tidak berlangsung sesaat—berlangsung terus-menerus, mewariskan ketidakberdayaan kepada generasi mendatang, menutup jalan menuju kemandirian, dan mengubah cara hidup yang telah berjalan berabad-abad menjadi kenangan saja,” katanya.

Ia menilai perlindungan hutan dan sumber air jarang jadi prioritas daerah karena biayanya besar dan hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Pemerintah lebih memilih proyek yang hasilnya cepat terlihat.

“Jika hutan rusak dan mata air terganggu, krisis sosial yang muncul tak terelakkan: kekeringan dan persaingan akses air bersih akan memicu konflik antarwarga,” pungkasnya.

Desakan menelusuri asal api

Astuti N. Kilwouw, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara menyebut kebakaran di TNAL sebagai alarm serius bagi ekologi Halmahera. Kawasan konservasi itu tertekan industri ekstraktif dan proyek infrastruktur Jalan Trans Halmahera, yang beririsan atau berdekatan dengan taman nasional. 

“Pemerintah harus melakukan penyelidikan yang transparan untuk memastikan dari mana api berasal, bagaimana api menyebar, serta apakah terdapat aktivitas manusia yang menjadi pemicunya,” ujar Astuti kepada Bahalo.

Walhi juga meminta temuan seperti alat pendulang emas di lokasi kebakaran ditelusuri, bukan sekadar dicatat. “Setiap titik api harus diperlakukan sebagai indikasi yang perlu ditelusuri penyebabnya, bukan sekadar angka dalam peta pemantauan kebakaran,” jelas Astuti.

Untuk jangka panjang, Walhi mendorong pembenahan tata kelola hutan dan tata ruang, integrasi data titik panas dengan peta konsesi dan pembukaan lahan, kanal pelaporan warga, serta keterbukaan informasi perizinan.  Astuti juga meminta masyarakat adat dan lokal ditempatkan sebagai pelaku utama perlindungan hutan, dan tidak mudah melepas tanah kepada perusahaan.

“Di tengah semakin luasnya kepungan korporasi berbasis kawasan di Maluku Utara, masyarakat harus memiliki posisi tawar yang kuat,” pungkasnya.

Berapa hektare lagi?

Angka resmi dari BPBD Maluku Utara jauh lebih kecil, dengan luas terdampak 617,69 hektare pada Juli-September, sekitar 87 persen di antaranya kebun dan perkebunan. Pada 1-23 Oktober, tercatat 524,74 hektare lagi. BPBD menyebut angka Oktober masih sementara dan belum bisa dijumlahkan dengan rekap Juli-September sebelum direkonsiliasi.

Pemetaan citra satelit Nusantara Atlas, platform pemantau hutan yang dikembangkan TheTreeMap, menunjukkan skala yang jauh lebih besar. Sepanjang 1 Januari-30 September 2026, mencatat 6.996 hektare area terbakar di Maluku Utara, melonjak dari 49 hektare pada 4 April-31 Desember 2025.

Sebagian besar, 6.677 hektare terbakar pada Juni-September. Sebanyak 6.812 hektare berada di luar hutan, seperti kebun, agroforestri, dan vegetasi yang tumbuh kembali, sedangkan 184 hektare berupa hutan di tanah mineral.

Hingga September, tidak ada rawa maupun mangrove yang terbakar. Pada 1 Maret-31 Oktober, Nusantara Atlas juga merekam 24.288 titik panas di Maluku Utara dari semua satelit, termasuk dari sumber panas tetap seperti smelter dan gunung api.

Irsandi Hidayat, Direktur Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Maluku Utara, mengatakan angka ini bukan sekadar angka statistik, melainkan peringatan atas kerusakan hutan, ancaman keanekaragaman hayati, dan terancamnya ruang hidup masyarakat.

“Sebagai wilayah kepulauan dengan akses antarpulau yang terbatas , Maluku Utara membutuhkan penanganan cepat dan dukungan memadai. Jangan tunggu api meluas dan kerusakan semakin parah baru negara bertindak,” kata Irsandi.

“Di mana keseriusan pemerintah ketika ribuan hektare hutan terbakar?”.

Menurut Irsandi, Maluku Utara tidak boleh terus dibiarkan terbakar, sementara pemerintah menunggu. Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, didesak bertindak menjadikan karhutla sebagai prioritas, membuka data penanganan kepada publik, dan mengakui jika kapasitas daerah tidak lagi memadai.

“Jangan tunggu hutan semakin luas terbakar dan ruang hidup rakyat terancam. Segera desak pemerintah pusat memperkuat dukungan dan pertimbangan penetapan bencana nasional sesuai kriteria yang berlaku. Api tidak menunggu birokrasi, negara harus bertindak segera,” jelasnya.


* Liputan kolaborasi Bahalo Project dengan Mongabay Indonesia.